BERITA

Rencana Subsidi Pemerintah untuk Pekerja Bergaji di Bawah Rp 3,5 Juta pada Juni-Juli 2025

Pemerintah Indonesia kembali menghadirkan angin segar bagi pekerja bergaji rendah dan guru honorer melalui program Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang akan mulai disalurkan pada 5 Juni 2025. Program ini menyasar pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan atau setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), termasuk guru honorer, sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berikut adalah ulasan lengkap mengenai rencana subsidi ini, termasuk tujuan, besaran, syarat, dan mekanisme penyalurannya.

Apa Itu Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025?

Bantuan Subsidi Upah (BSU) adalah program pemerintah untuk memberikan bantuan tunai kepada pekerja dengan gaji rendah guna mendukung daya beli mereka di tengah tantangan ekonomi. Program ini sebelumnya pernah diterapkan pada masa pandemi Covid-19, dengan nilai bantuan mencapai Rp 600.000 hingga Rp 1 juta per penerima. Untuk tahun 2025, BSU kembali digulirkan sebagai salah satu dari enam paket stimulus ekonomi yang dirancang untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di kuartal II tetap berada di kisaran 5 persen.

Tujuan BSU 2025

Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menargetkan BSU untuk:

  • Meningkatkan daya beli masyarakat: Membantu pekerja bergaji rendah menghadapi tekanan ekonomi global.
  • Mendorong pertumbuhan ekonomi: Menjaga konsumsi rumah tangga, terutama pada periode Juni-Juli 2025, yang bertepatan dengan libur sekolah dan pemberian gaji ke-13.
  • Memberikan perlindungan sosial: Mendukung pekerja di sektor padat karya dan guru honorer yang sering kali luput dari bantuan sosial lainnya.

Besaran dan Jadwal Penyaluran BSU 2025

Besaran Bantuan

Meskipun besaran pasti BSU 2025 masih dalam tahap finalisasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa nominalnya akan lebih kecil dibandingkan BSU 2022 yang sebesar Rp 600.000 per penerima dalam sekali pencairan. Sebagai perbandingan:

  • Pada 2021, BSU sebesar Rp 1 juta diberikan untuk dua bulan (Rp 500.000 per bulan).
  • Pada 2022, BSU sebesar Rp 600.000 diberikan sekali.

Pemerintah memastikan anggaran untuk BSU telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun detail nominal dan jumlah penerima masih disusun oleh kementerian terkait.

Jadwal Penyaluran

Penyaluran BSU dijadwalkan mulai 5 Juni 2025 dan akan berlangsung selama periode Juni hingga Juli 2025. Momentum ini dipilih untuk memanfaatkan libur sekolah dan pemberian gaji ke-13, yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat.

Syarat Penerima BSU 2025

Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, berikut adalah kriteria umum untuk menjadi penerima BSU 2025:

  1. Warga Negara Indonesia (WNI): Penerima harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
  2. Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan: Data kepesertaan akan diambil dari BPJS Ketenagakerjaan hingga Mei 2025.
  3. Gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan: Atau sesuai Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota (UMP/UMK) di wilayah masing-masing.
  4. Bukan ASN, TNI, atau Polri: Program ini menyasar pekerja swasta dan guru honorer.
  5. Tidak menerima bantuan sosial lain: Seperti Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), atau Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Pemerintah akan menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan sebagai acuan utama untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Pekerja diimbau untuk memastikan nomor rekening mereka terdaftar dan aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

Mekanisme Penyaluran BSU

Skema penyaluran BSU 2025 akan mengadopsi pola yang mirip dengan program pada masa pandemi Covid-19. Berikut adalah langkah-langkahnya:

  1. Validasi data: Pemerintah akan memverifikasi data penerima melalui BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan kriteria gaji dan kepesertaan aktif.
  2. Transfer langsung: Bantuan akan ditransfer langsung ke rekening bank penerima yang telah terdaftar.
  3. Pengawasan dan koordinasi: Kementerian Ketenagakerjaan dan kementerian terkait lainnya akan mengawasi proses penyaluran untuk memastikan akuntabilitas dan ketepatan sasaran.

Pemerintah juga mendorong perusahaan untuk secara proaktif menyampaikan data nomor rekening pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan guna mempercepat proses pencairan.

Paket Stimulus Ekonomi Lainnya

Selain BSU, pemerintah menyiapkan lima paket stimulus ekonomi lainnya yang akan diluncurkan serentak pada 5 Juni 2025, yaitu:

  1. Diskon transportasi: Mencakup tiket pesawat, kereta api, dan angkutan laut untuk mendorong mobilitas selama libur sekolah.
  2. Diskon tarif tol: Menargetkan sekitar 110 juta pengguna kendaraan pribadi selama Juni-Juli 2025.
  3. Diskon tarif listrik 50 persen: Untuk 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA selama dua bulan.
  4. Bantuan sosial pangan: Kartu sembako dan bantuan pangan untuk 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
  5. Diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Diperpanjang untuk pekerja di sektor padat karya.

Keenam stimulus ini dirancang untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga dan mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama setelah momen konsumsi besar seperti Ramadan dan Lebaran berlalu.

Mengapa BSU 2025 Penting?

BSU 2025 menjadi krusial karena beberapa alasan:

  • Tantangan ekonomi global: Tekanan inflasi dan perlambatan konsumsi domestik memerlukan intervensi pemerintah untuk menjaga daya beli.
  • Momentum libur sekolah: Juni-Juli 2025 dianggap sebagai periode strategis untuk mendorong aktivitas ekonomi, terutama di sektor pariwisata dan hiburan lokal.
  • Dukungan untuk pekerja informal dan guru honorer: Program ini memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang sering terabaikan, seperti guru honorer dan pekerja di sektor padat karya.

Pemerintah juga mengajak pemerintah daerah untuk aktif menciptakan kegiatan pariwisata dan hiburan lokal guna mendukung pergerakan masyarakat selama libur sekolah. Hal ini diharapkan dapat memperkuat efek stimulus terhadap perekonomian nasional.

Tantangan dan Harapan

Meskipun BSU 2025 menjanjikan manfaat besar, beberapa tantangan yang perlu diperhatikan meliputi:

  • Finalisasi regulasi: Pemerintah masih menyusun regulasi teknis untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan lancar.
  • Validasi data penerima: Akurasi data dari BPJS Ketenagakerjaan menjadi kunci untuk menghindari penyaluran yang tidak tepat sasaran.
  • Besaran bantuan: Nominal yang lebih kecil dari sebelumnya mungkin memengaruhi efektivitas program dalam mendukung daya beli.

Namun, dengan pengalaman penyaluran BSU pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah optimistis program ini dapat berjalan efektif. Masyarakat diharapkan memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendukung perekonomian lokal.

Kesimpulan

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 menjadi salah satu pilar utama dalam strategi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2025. Dengan menyasar pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta dan guru honorer, program ini diharapkan dapat memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok rentan. Meskipun besaran bantuan lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, BSU tetap menjadi langkah strategis untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Pekerja yang memenuhi syarat diimbau untuk memastikan data mereka terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan agar dapat menerima bantuan mulai 5 Juni 2025.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai BSU dan stimulus ekonomi lainnya, pantau pengumuman resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau kunjungi situs resmi pemerintah.