JAMULA, JANGAN JANJI MULUK LAGI
Sudah lebih dari satu periode bupati, program JAMULA sampai sekarang masih di bawah harapan. Jalan lamongan yang gronjal-gronjal masih biasa menjadi bahan ledekan.
Oke, mari kita bersikap objektif: pada era Bupati Yuhronur, ruas jalan Lamongan yang diperbaiki jauh lebih panjang daripada di era Fadeli.
Tapi apakah itu berarti program JAMULA sukses?
Jawabannya gampang, kita mengukurnya dari janji. Seandainya Bupati Yuhronur tidak berjanji memuluskan jalan, maka pencapaian ini kategorinya sangat bagus. Tapi Yuhronur saat pilbup pertama sudah berjanji memuluskan jalan lamongan, itu artinya program ini harus tuntas dalam satu periode bupati.
Kita tahu, target ini tidak tercapai. Bahkan banyak ruas jalan vital baru diperbaiki pada saat ia mau ikut pilbup kedua. Bahkan slogan kampanyenya jelas sekali, “Menuntaskan yang tertunda.” Itu artinya, dia sendiri menyadari janji JAMULA belum terealisasi sesuai target.
Contoh konkretnya adalah jalan raya Blimbing-Laren-Pucuk. Ini termasuk salah satu ruas jalan vital.
Menjelang akhir periode pertama Yuhronur, perbaikan ruas jalan ini dikebut. Beberapa ruas jalan yang rusak parah, tidak cuma ditambal tapi dicor. Ini harus diacungi jempol. Jalan jadi mulus. Benar-benar jamula.
Sayangnya, ternyata bagian ruas jalan yang lainnya dibiarkan saja. Ini menciptakan kondisi yang kontras. Setelah beberapa kilometer lewat JAMULA di tengah hutan Gampangsejati, kita tiba-tiba lewat jalan yang JAMPUT LAH di depan SMP Negeri Gampangsejati.
Seandainya bupati tidak pernah berjanji, mungkin persoalannya lain. Tapi janji sudah diumumkan. Para pemilih mencoblos cabup dengan harapan janji itu diwujudkan sesuai target.
Sekarang Yuhronur sudah periode kedua. Tentu saja kami berharap JAMULA diprioritaskan karena “Menuntaskan yang tertunda”. Apalagi wabupnya orang Sedayulawas yang seharusnya tahu kondisi jalan Blimbing-Pucuk.
Tentu saja kami bukan pendukung para lawan politik Yuhronur yang sering menjadikan jalan jelek sebagai alat serang kampanye. Kami hanya warga biasa yang ingin naik Supra pelan-pelan sambil membaca sholawat tanpa takut skok motor rusak.
SEJARAH
Sejarah Masuknya Islam ke Lamongan
Pada abad ke-11, wilayah Lamongan diperintah oleh Prabu Airlangga dari Kerajaan Kahuripan. Pada masa itu, penduduk Lamongan menganut agama sinkretisme Hindu Buddha. Ngimbang menjadi Daerah Istimewa. Di sini Airlangga membangun candi pemujaan yang sisanya masih bisa kita lihat sekarang di Candi Pataan. Agama Hindu-Buddha terus terpelihara sampai era Kerajaan Majapahit.
Pada abad ke-15, di masa Kesultanan Demak, Islam masuk wilayah Lamongan Selatan dan Tengah, dibawa oleh murid-murid Sunan Giri.
Salah satu murid Sunan Giri yang paling terkenal adalah Rangga Hadi yang kemudian menjadi Adipati Pertama Lamongan, dan dikenal seagai Mbah Lamong. Tradisi perayaan Mendak Sanggring di Ngimbang juga dibawa oleh murid Sunan Giri, Ki Buyut Terik.
Pada saat yang sama juga masuk wilayah Pantura timur (Paciran, Solokuro) pada abad ke-16, disebarkan oleh Sunan Drajat, Putra dari Sunan Ampel Surabaya.
Peninggalan Sunan Drajat masih bisa kita lihat di Museum Sunan Drajat di Paciran.
Sementara itu Islam juga masuk ke wilayah Brondong dibawa oleh pendakwah asal Baghdad yang tinggal di Sedayulawas, Syekh Abdul Qohar. Pada masa itu Sedayulawas adalah pelabuhan utama di wilayah Pantura. Anak dari Syekh Abdul Qohar juga kemudian menjadi pendakwah Islam yang dikenal sebagai Sunan Sendang Duwur. Peninggalan Sunan Sendang Duwur masih bisa dilihat di Masjid Sendang Duwur Paciran.
Uncategorized
REKOMENDASI APOTEK ONLINE
Sebelum era Tokopedia, urusan obat sudah membingungkan. Kita tidak tahu bedanya obat resep dan obat bebas. Di era Tokopedia seperti sekarang, situasinya lebih rumit. Semua orang bisa berjualan apa saja, juga bisa membeli apa saja di marketplace.
Di Tokopedia, kalau kita memasukkan kata kunci obat psikotropika seperti ANALSIK, BRAXIDIN, DIAZEPAM, atau BESANMAG, hasil pencariannya nihil. Namun, kalau kita memasukkan kata kunci SANMAG TABLET, hasil pencarian masih menampilkan penjual obat ini. Orang awam tentu senang membeli di sini daripada harus antre ke tempat praktik dokter dan apotek dengan biaya paling tidak puluhan ribu rupiah.
Shopee dan Bukalapak cukup tertib dalam urusan ini. Kalau kita memasukkan kata kunci ANALSIK, BRAXIDIN, DIAZEPAM, BESANMAG, SANMAG Tablet, hasil pencarian nihil. Di Lazada dan Blibli, sebagian besar nama obat narkotika dan psikotropika juga sudah diblokir. Namun, sebagian kecil masih bocor.
Misalnya, kalau kita memasukkan kata kunci ANALSIK, Lazada ternyata masih menampilkan hasil pencarian obat tersebut. Begitu pula kalau kita memasukkan kata kunci BESANMAG, Blibli ternyata masih menampilkan hasil pencarian obat tersebut.
Penjual Nakal Banyak Akal
Pemblokiran kata kunci memang bisa mengurangi peredaran bebas psikotropika dan narkotika lewat marketplace. Akan tetapi, cara ini masih bisa diakali. Para penjual obat itu tak kehabisan akal. Salah satunya adalah dengan kamuflase kata kunci.
Sebagai contoh, penjual VALISANBE tidak menulis barang dagangannya dengan kata VALISANBE melainkan dengan kode VALI2MG. Kode ini berarti VALISANBE 2 mg. Foto obatnya sengaja diburamkan sehingga kalau dipindai dengan fitur Optical Character Recognition (OCR), foto tersebut tidak akan dikenali sebagai VALISANBE.
Siasat lain adalah berjualan di lapak-lapak yang tidak terkenal. Kalaupun ditendang dari Tokopedia, Shopee, dkk, mereka masih bisa berjualan di lapak-lapak yang tidak begitu terkenal. Bisa lewat Facebook, Whatsapp, atau bahkan website sendiri. Di Google, kata kunci nama obat tentu tidak bisa diblokir.
Intinya, penjahat punya banyak akal bulus. Patroli siber saja tidak cukup untuk mengimbangi munculnya modus-modus baru mereka. Untuk mengimbanginya, kita perlu meningkatkan literasi farmasi di masyarakat. Sebab faktanya memang banyak orang tidak bisa membedakan obat bebas dan obat resep. Di mata orang awam, golongan obat cuma dua: obat bebas dan “obat berbahaya”. Tak ada istilah psikotropika.
Cara Aman Membeli Obat Online
Kita sebagai konsumen mungkin protes, kalau urusan membeli obat online demikian rumit, lantas bagaimana dong praktisnya? Masak sudah zaman digital begini, apa-apa masih harus beli langsung ke apotek. Apotek ‘kan kadang tidak lengkap? Beli keran air saja sekarang lebih mudah dan lebih murah di Tokopedia daripada di toko material dekat rumah.
Kalau memang mau membeli obat online, pilihlah platform yang sudah mendapat izin resmi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) dari Kementerian Kesehatan. Sampai sekarang, ada 11 marketplace yang memperoleh izin ini. Tentu daftar ini masih akan bertambah terus. Di sini kita berkonsultasi dengan apoteker sehingga bisa terhindar dari masalah.
- Halodoc https://www.halodoc.com/
- Viva Apotek https://vivahealth.co.id/
- GoApotik https://www.goapotik.com/
- SehatQ https://www.sehatq.com/
- K24Klik https://www.k24klik.com/
- AloDokter https://www.alodokter.com/
- Apotek Mandjur https://www.mandjur.co.id/
- KlikDokter https://www.klikdokter.com/
- GoodDoctor https://www.gooddoctor.co.id/
- LifePack https://lifepack.id/
- Century-Pharma https://century-pharma.com/
Bagaimana dengan Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan sejenisnya? Kalau Anda sekadar membeli suplemen vitamin, jamu, obat bebas yang bertanda lingkaran hijau, atau obat bebas terbatas yang bertanda lingkaran biru, silakan saja. Tapi kalau sudah membeli obat keras yang punya tanda lingkaran merah dengan huruf K, sebaiknya jangan membelinya di Tokopedia dan sejenisnya. Ber-ba-ha-ya.
Di platform PSEF, urusan jual beli obat lebih tertib. Bahkan untuk membeli parasetamol atau ibuprofen suppositoria (obat demam yang dimasukkan ke dalam dubur), kita tidak boleh langsung membeli begitu saja. Kita akan diarahkan untuk konsultasi ke dokter dulu, baru kemudian diberi resep online. Kerumitan ini tentu tidak untuk mempersulit pasien tetapi agar pasien mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya mengenai obat yang ia beli.
Jangan sampai konsumen membeli obat psikotropika tapi tidak tahu merek ini isinya apa, golongan apa. Semua konsumen obat wajib mengetahui ini sebab di kantor polisi, kita tidak bisa berdalih, “Waduh, maap Pak Pulisi, saya tidak tahu”. Sebab Pak Pulisi juga bisa bilang, “Kalau Anda tidak tahu, saya juga tidak mau tahu”.
DIREKTORI
Mall Pelayanan Publik Lamongan, Siapkan Berkas dan Mental Sebelum ke Sini
Warga Lamongan yang akan berurusan dengan tetek bengek perizinan harus tahu tempat ini. Namanya Mal Pelayanan Publik (MPP). Lokasinya ada di sebelah selatan patung Adipura, dekat stasiun dan plaza Lamongan.
Namanya memang “mall” tapi ini buka plasa tempat belanja barang. Ini sejatinya adalah kantor perizinan. Disebut “mall” karena memang ini kantor perizinan satu atap. Semua ada di sini. Mulai dari izin produksi barang, izin pendirian usaha, izin praktik kerja, dll.
Berkas Apa yang Perlu Disiapkan?
Ini tergantung perizinan yang sedang kita urus. Persyaratan bisa langsung dilihat di website dan aplikasi MPP Lamongan. Misalnya, untuk mengurus Surat Izin Praktik Tenaga kesehatan, silakan baca lebih lengkap di sini.
Cara Mengurus Perizinan Lewat Aplikasi MPP Digital Lamongan
Sebagian perizinan bisa kita urus lewat aplikasi Mall Pelayanan Publik Lamongan. Aplikasi ini bisa diunduh di Play Store. Namun karena ukuran layar hape tidak begitu besar, aplikasi ini kurang nyaman digunakan untuk membuka, mengunduh (download), atau mengunggah (upload) berkas-berkas persyaratan.
Lebih enak kita bekerja menggunakan komputer lewat website https://mppdigital.lamongankab.go.id/
- Untuk pengguna baru, silakan daftar menggunakan data-data kependukan
- Kalau sudah bisa masuk, tinggal cari PERMOHONAN BARU.
- Siapkan semua berkas dalam bentuk PDF, bukan JPEG.
- Kalau berkas kita masih dalam bentuk foto JPEG, ubah dulu ke dalam bentuk PDF. Cari saja di google, convert JPG to PDF online free
- Kalau belum punya berkas digital, siapkan berkas fisiknya lalu foto dengan aplikasi Cam Scanner. Bisa diunduh gratis di Play Store. Cam Scanner bisa menyimpan gambar foto dalam bentuk PDF maupun JPEG.
- Setelah semua berkas lengkap, kita tinggal menunggu surat izin kita diproses.
Nanti perkembangan status permohonan kita bisa dilihat di MPP Digital. Tampilannya seperti ini. Kalau berkas kita sudah lengkap dan tidak ada revisi, maka dalam waktu kurang dari 2 minggu, surat izin sudah keluar. Ini adalah kemajuan yang sangat berarti dalam hal perizinan karena kita bisa melakukannya tanpa harus datang ke Lamongan Kota.
Kendala Apa yang Perlu Diantisipasi?
Perlu diketahui, prosedur perizinan biasanya diperbarui setiap tahun. Mekanismenya juga sering diubah. Misalnya di awal-awal MPP buka, pengajuan berkas bisa lewat aplikasi Perzela. Tapi tidak lama kemudian, aplikasi ini dihentikan, diganti aplikasi SIPPOMA. Sekarang ada aplikasi baru lagi namanya MPP Lamongan. Paling aman, kita tanyakan dulu prosedur yang terbaru.
Berkas-berkas yang diperlukan cukup diunggah di aplikasi MPP Plaza. Tapi nanti pada saat ke MPP, kita tetap perlu membawa berkas fisik. Kalau semua berkas lengkap, biasanya dalam beberapa minggu permohonan selesai. Berkas surat izin biasanya dikirim lewat WhatsApp.
Kendala yang paling sering terjadi adalah berkas tidak lengkap atau berkas tidak memenuhi syarat. Contoh, di berkas yang kita serahkan ada perbedaan nama. Misalnya kita mengurus izin usaha. Tapi di berkas pengajuan ada perbedaan nama antara pemilik tanah, nama yang tertera di Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan nama di sertifikat tanah.
Misalnya nama yang tertera di IMB nama ayah yang sudah meninggal atau nama bekas suami yang sudah bercerai. Yang begini urusannya agak repot. Biasanya masalah ini diselesaikan dengan berkas tambahan. Untuk membuktikan hubungan anak-ayah atau suami-istri, kita bisa pakai berkas Kartu Keluarga. Untuk membuktikan adanya jual beli, kita bisa menggunakan berkas akta jual beli.
Masalah seperti ini banyak sekali kemungkinannya. Itu sebabnya sebelum kita berangkat ke MPP, sebaiknya siapkan semua berkas di dalam laptop. KTP, Kartu Keluarga, Akta Jual Beli, NPWP, dsb. Semua berkas ini kita foto menggunakan aplikasi CamScanner (bisa diunduh gratis di Playstore). Berkas disimpan dalam bentuk PDF dan JPG. Kalau kita butuh, tinggal buka laptop saja.
Apakah di MPP Bisa Pakai Laptop dan Ngeprint?
Kalau sekadar buka laptop beberapa menit di MPP memang mudah saja. Di sini ada banyak kursi tunggu yang cukup nyaman. Tapi kalau kita butuh membuka laptop sampai satu jam atau lebih, sebaiknya kita pindah ke kafe. Kebetulan di sebelah selatan MPP ada Berlian Cafe yang kursi mejanya banyak sekali, ada colokan di setiap meja, dan internetnya cukup kencang, harga makanannya pun murah.
Bagaimana kalau kita butuh ngeprint? Ini yang agak repot. Di MPP tidak ada layanan cetak berkas. Di lantai satu hanya ada layanan fotokopi. Jadi kalau butuh ngeprint, kita harus keluar. Yang repot, di sekitar MPP juga tidak ada konter yang melayani print. Kalau kita tanya kios-kios di sekitar MPP, mereka menyarankan kita ke Jl. Veteran dekat Unisla. Jelas terlalu jauh.
Berdasarkan penelusuran kami, layanan cetak terdekat ada di Toko Rapi Indah, depan Kantor Dinas Kesehatan, Jl. Dokter Wahidin Sudiro Husodo, sebelah utara alun-alun. Google Maps klik di sini.
Toko ini juga menjual materai, alat tulis, dan kebutuhan-kebutuhan lain pengurusan berkas. Hasil cetaknya cukup bagus dan harganya juga murah. Waktu kami ke sini, satu lembar cetak warna hanya seribu rupiah. Mesin printernya juga bagus, bisa tersambung lewat Bluetooth jadi berkas dari ponsel bisa langsung dikirim ke mesin cetak.
Apakah Sulit Mengurus Perizinan di Sini?
Ini tergantung jenis perizinan yang sedang kita urus. Ada yang mudah. Ada yang sulit. Ada juga yang sangat sulit.
Misalnya, untuk mendirikan usaha di tepi jalan raya, bangunan harus punya berkas Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dulu izin ini dinamai IMB, izin mendirikan bangunan. Sekarang namanya diganti PBG. Lebih ketat syaratnya, lebih rumit mengurusnya, lebih besar biayanya sebab untuk membangun tempat usaha harus pakai jasa konsultan.
Contoh persyaratan yang sulit dipenuhi: bangunan tidak boleh dekat jalan raya. Harus ada jarak sekian meter, tergantung status jalan raya, apakah jalan provinsi, jalan kabupaten, atau lainnya. Tujuan aturan ini memang bagus. Supaya usaha itu tidak mengganggu ketertiban umum. Misalnya kalau pelanggannya banyak, mereka tentu akan memarkir kendaraan di pinggir jalan raya. Apalagi kalau mereka membawa mobil, maka bahu jalan bisa penuh. Bahkan jalan raya pun bisa diserobot untuk parkir. Jadi tujuan dari adanya peraturan ini memang bagus. Untuk menjaga ketertiban.
Masalahnya, tanah di pinggir jalan raya itu sempit-sempit. Banyak yang tidak memiliki halaman. Kalau aturan ini diterapkan apa adanya, maka sebagian besar bangunan di tepi jalan raya sebetulnya tidak layak mendapat izin usaha. Lihat saja bangunan di tepi jalan di Lamongan kota, atau Babat kota, atau bahkan Blimbing-Brondong. Sebagian besar tidak punya halaman. Untuk lebih jelasnya, silakan konsultasikan ke petugas.
Alamat & No. Telepon MPP Lamongan
Jl. Lamongrejo No.120, Dapur Barat, Lamongan 62214
+6281231313838
dpmptsp@lamongankab.go.id
https://dpmptsp.lamongankab.go.id
Instansi yang Buka Layanan di Sini
Semua Dinas di lingkungan Pemkab Lamongan punya meja di sini.
DMPTSP (Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal
Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal
Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal
Izin Praktek Tenaga Kesehatan
Izin Praktek Tenaga Kesehatan Hewan
Izin Reklame
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (untuk UMK)
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (non-UMK)
Layanan Berbantuan Pengurusan Izin Risiko Rendah
Layanan Prioritas / kelompok rentan
Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah
Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi
Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Rendah
Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Tinggi
Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Pengawasan Insidental
Pengawasan Rutin
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU)
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (untuk non-UMK, dengan Penilaian)
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (untuk non-UMK, tanpa Penilaian)
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang Non Berusaha
Registrasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Verifikasi Persyaratan
KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama
Pelayanan Aktivasi e-FIN
Pendaftaran NPWP Melalui Aplikasi
Penerbitan Kode Billing
Pengisian SPT Tahunan
Bank Jatim
Bank Daerah
PT Taspen
BPJS Kesehatan
BPJS Ketenagakerjaan
Disdukcapil
Layanan Akta Kelahiran
Layanan Akta Kematian
Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA)
Pencetakan Kartu Keluarga (KK)
Pencetakan Penggantian KTP el
Perekaman KTP el
Samsat
Badan Pusat Statistik
Dinsos
Pelayanan Pengajuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Pelayanan pengajuan KIS
Pelayanan Reaktivasi KIS
Bapenda (Badan Pendapatan Daerah)
Pelayanan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)
Pelayanan Pajak Air Bawah Tanah
Pelayanan Pajak Hotel dan Resto
Pelayanan Pajak Reklame
Pelayanan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
Pelayanan Permohonan Kompensasi
Pelayanan Permohonan Restitusi
Pembayaran Jaminan Bongkar Reklame
Pengembalian Jaminan Bongkar Reklame
Permohonan Penundaan dan Angsuran
Permohonan Betul, Batal, Kurang, Bebas, Hapus
Dispendik
Pengajuan Berkala Bagi Guru
Pengajuan Kenaikan Pangkat Bagi Jabatan Fungsional Tertentu
Pengesahan Legalisir Ijazah Paket A, B, C
Pengesahan Legalisir Ijazah SD
Pengesahan Legalisir Ijazah SMP
Persetujuan Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Lembaga KB
Persetujuan Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Lembaga SPS
Persetujuan Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Lembaga TK
Persetujuan Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Lembaga TPA
Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Nama Siswa SMP
Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB SD yang Hilang/Rusak
Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB SMP yang Hilang
Surat Rekomendasi Melanjutkan Pendidikan Siswa SMP ke Luar Kabupaten
Surat Rekomendasi Mutasi Siswa SD Masuk dan Keluar
Surat Rekomendasi Mutasi Siswa SMP Masuk dan Keluar
Disnaker
Kemenag
Pengadilan Agama
Pengadilan Negeri
Dinkes
Kejari
PDAM
Dinas Lingkungan Hidup
Persetujuan Lingkungan (Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup/ PKPLH)
Persetujuan Lingkungan (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup/SKKL)
Persetujuan Lingkungan (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan/SPPL)
Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan