Kita tahu selama ini Bupati Yuhronur Efendi sudah beberapa kali diperiksa KPK terkait kasus korupsi pembangunan gedung Pemkab Lamongan yang terjadi semasa Bupati Fadeli dari Partai Demokrat. Saat itu Yuhronur menjabat sebagai Sekretaris Daerah. Dengan jabatannya yang sangat penting itu, tentu sulit sekali dipercaya jika Yuhronur tidak mengetahui korupsi tersebut.
KPK sudah menetapkan beberapa orang tersangka. Tapi nama-namanya tidak pernah diumumkan sampai hari ini. Secara implisit, Partai Demokrat mengakui kadernya terlibat. Entah siapa. Apakah Fadeli yang sudah almarhum? Walllau a’lam. Yuhronur sendiri bukan kader Partai Demokrat walaupun ia maju diusung oleh partai ini.
Secara hukum Yuhronur tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka. Dia bahkan terpilih kembali menjadi bupati periode kedua. Yang menarik, pada pemilu bupati kedua ini, Partai Demokrat, yang gagal mencalonkan Debby Kurniawan bin Fadeli, secara terang-terangan menantang Yuhronur dan menjadi pendukung Abdul Ghofur.
Kita sebagai warga Lamongan awam tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik layar. Apakah ada tawar-menawar politik dan hukum? Wallahu a’lam.
Hari ini warganet Lamongan dibuat heboh oleh dokumen yang disebarkan oleh akun anonim @viva_voltcyber/ yang berisi daftar kasus-kasus korupsi yang melibatkan Yuhronur dan pejabat lain di Lamongan. Dokumen ini bukan dokumen dari lembaga hukum melainkan daftar yang disusun oleh Viva Voltcyber, yang diklaim berdasarkan dokumen resmi.
Lagi-lagi kita tidak bisa memverifikasinya sehingga kita tidak bisa membedakan apakah Viva Voltcyber ini whistle-blower atau tukang fitnah. Apalagi secara bersamaan ia juga mengumbar data pribadi Yuhronur dan keluarganya.
Yang diuntungkan dari heboh semacam ini tentu saja kubu lawan-lawan politik Yuhronur. Akan tetapi bagaimanapun juga dokumen seperti ini penting bagi transparansi informasi. Di tengah rendahnya tingkat kepercayaan kita terhadap penegakan hukum di Indonesia, kita memang punya alasan untuk mencurigai tindak korupsi oleh pejabat. Itu lebih berguna daripada sikap dukang-dukung saat pemilu.
Daftar dugaan korupsi ini sebetulnya terlalu banyak. Kita sebetulnya cukup ingin tahu bagaimana hasil pemeriksaan korupsi pembangunan gedung Pemkab Lamongan yang sudah berkali-kali diperiksa KPK. Itu saja dulu. Tapi bahkan untuk hal yang mendasar seperti ini saja kita tidak mendapatkan informasi sama sekali. Apatah lagi dengan dugaan-dugaan korupsi lain yang statusnya baru dilaporkan dan belum ada tindak lanjut.
Lamongan memang sepertinya masih butuh waktu lama menjadi daerah yang maju dan terbuka.
BERITA
